HeadlinesPolitikSosial Budaya

Meski Pemilu 2019 Telah Usai, Lalu Nyawa 600 Petugas Pemilu Tanggung Jawab Siapa?

16 Views

Medanesia.com – Mesti diakui, demokrasi kita sedang berada pada hari-hari dan cuaca yang buruk. Hari-hari mendung dan berkabung pasca Pemilu 2019 usai. Baru kali ini sepanjang sejarah Indonesia ada hampir 600 petugas Pemilu yang tewas dalam penyelenggaraan Pemilu, dan ada 11.000 an yang sedang sakit, dimana semua itu bukan karena Pemilu sedang diserang tentara asing secara brutal, bukan pula di sekitar kita sedang terserang wabah penyakit gila yang tak ada obatnya, bukan juga sedang terjadi tawuran yang melibatkan ribuan orang yang kemudian menyasar petugas pemilu, bukan juga karena Deandles muncul kembali dari kuburnya dan memaksa kembali membangun jalan dari anyer ke panarukan. Tapi, semua korban itu, penyebabnya karena sedang bertugas menyelenggarakan pemilu 2019.

Lebih tragis lagi, hampir tidak ada upaya dalam bentuk tanggung jawab yang signifikan dari KPU Pusat untuk menyelamatkan anggotanya sendiri. KPU tak pernah bergeming terhadap jatuhnya korban yang tak lain “keluarganya” sendiri, yang bertambah satu demi satu, dari hari ke hari. Suatu pelajaran tentang tanggungjawab yang sangat buruk dan aneh yang mungkin hanya terjadi pada manusia kelas pecundang, yang jelas tak ada kamusnya pada manusia kelas kesatria.

Bandingkan, dengan perusahaan swasta di luar. Seandainya satu pesawat jatuh maka sebagai bentuk tanggungjawab, perusahaan segera mendaratkan pesawat sejenis, dan segera melakukan penyelidikan. Jika terbukti produknya gagal, perusahaan segera menarik produknya dari pasar, meminta maaf kepada publik, segera memperbaikinya, dan semua itu ditebus dengan resiko kerugian tak terkira. Suatu pelajaran yang selalu kita baca di luar.

Bandingkan juga dengan harakiri para kesatria di Jepang pada era-shogun. Bunuh diri (sepupu) adalah satu bentuk kehormatan dihadapan kaisar, tak mesti dihindari. Mengaku salah dan harakiri dihadapan kaisar justru impian, sebab lari dari tanggungjawab adalah kehinaan yang tak termaafkan. Pada era-modern, tidak jarang perdana menteri mundur, jika anak buah berbuat maksiat atau korup. Lagi-lagi suatu pelajaran yang amat berharga yang dapat diperoleh semua orang di muka bumi ini tentang tanggungjawab.

Lantas, bagaimana dengan KPU ketika dihadapannya 600 mayat anggotanya sendiri terbujur dan terkubur? Saat yang meninggal sudah mencapai 300 orang, KPU lagi-lagi tak bergeming. Sudah begitu banyak suara meminta mereka untuk segera berhenti berproses barang sejenak, segera memeriksa apa yang terjadi, segera membuat langkah-langkah medis, segera mengistirahatkan anggotanya yang tersisa, dan sejumlah tindakan medis lainnya. KPU, lagi demi lagi, tetap kokoh, bertahan pada alasannya, bahwa jadwal/tahapan pemilu tetap sesuai schedule, dan tak ada jalan menghentikan proses ditengah jalan. Seolah, bagi KPU, yang mati biarlah mati, sudah takdir, proses penghitungan suara dan jadwal pemilu terus berlanjut.

Dapat disimpulkan, bagi KPU, schedule adalah segalanya. Karena dengan schedule mereka bertaruh kredibilitas, dengan schedule mereka berharap siulan dan tepukan, dengan schedule itu pula mereka mempertaruhkan segalanya meski itu dicapai diatas kuburan anggotanya sendiri. Miris ! tentu saja.

Karena itu, kitapun tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tak ada yang pantas kita ucapkan selain turut belasungkawa dan duka mendalam, wabil khusus kepada semua kepada keluarga korban, semoga Allah yang Maha Kuasa mengganjar perbuatan mereka. Dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, mesti melakukan penyelidikan yang mendalam seraya tetap pula mesti kokoh meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penanggung jawab anggotanya yang sudah meninggal. (DDP)