HeadlinesPolitik

Dari Aksi Massa ke Mahkamah Konstitusi

19 Views

Medanesia.com – Pasangan Prabowo-Sandi (02), akhirnya membawa soal sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dipastikan dengan ditunjuknya sejumlah Penasehat Hukum senior dan kondang untuk mendaftarkan gugatan perkara sengketa Pemilu ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Seluruhnya, ada delapan penasehat hukum yang ditunjuk BPN mulai dari Zulfadli SH, Dorel Almir, Iskandar Sonhaji, Iwan Satriawan, Luthfi Yazid, Teuku Nasrullah, Prof. Deni Indrayana, dan Dr. Bambang Widjojanto.

Para penasehat hukum (PH) pun bergerak cepat, dengan mendaftarkan gugatan mereka ke MK tepatnya pada hari Jumat malam tanggal 24 Mei 2019 yang lalu. Dalam kesempatan mendaftarkan gugatan tersebut, tampak mewakili Gerindra ada Hashim Joyohadikusuma dan sejumlah pejabat partai lainnya, sementara mewakili PH kelihatan diantaranya ada Bambang Wijdoyanto, dan Deni Indrayana.

Keputusan ini sekaligus menganulir isu-isu yang santer belakangan ini bahwa BPN tidak akan mengajukan gugatan ke MK mengingat berbagai kendala psikologis dan masa lalu gugatan sebelumnya di MK, yang selalu gagal.

Sudah sejak awal, kubu 02 selalu mengatakan bahwa Pemilu 2019 penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Sehingga menurut BPN hanya ada dua keputusan yang layak diberlakukan oleh KPU, Bawaslu ataupun MK yaitu mendiskualifikasi pasangan Jokowi – Ma’ruf atau melakukan Pilpres ulang. Namun semua itu, mereka yakini tak akan mampu direspon oleh KPU maupun Bawaslu juga MK. Sehingga satu-satunya jalan yang lebih tepat untuk memaksa upaya mereka tersebut dilakukan melalui tekanan massa.

Kubu BPN juga sudah sejak awal memberi sinyal kuat akan menolak hasil Pemilu 2019 yang seyogyanya akan diumumkan KPU tanggal 22 Mei 2019. Seterusnya, sudah juga menyampaikan kepada publik untuk menggelar aksi massa yang akan dilakukan selama dua hari yaitu tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Dan semua itu telah dibuktikan kepada publik, dimulai dari penolakan BPN menandatangani berita acara hasil rekapitulasi nasional pada tanggal 21 Mei 2019, dan langsung melakukan aksi massa tanggal 21 dan 22 Mei 2019 yang berakhir ricuh, dengan mengambil korban 8 orang tewas dan ratusan luka-luka.

Namun, tanggal 22 Mei 2019, disaat ketegangan politik begitu genting, akhirnya Prabowo – Sandi juga BPN tiba-tiba mengeluarkan pernyataan untuk membawa soal sengketa Pemilu ini ke Mahakamah Konstitusi (MK). Pengumuman tersebut, sontak membuat banyak kalangan bersyukur, setidaknya hal itu sesuai dengan permintaan semua kalangan, bahwa jika terdapat gugatan terhadap Pemilu 2019 hendaknya hal itu disampaikan sesuai dengan koridor konstitusi yang sudah disediakan yaitu MK. Pengumuman itu, juga setidaknya membuat eskalasi politik di tanah air sedikit mereda, sehingga hari-hari ke depan menjelang Lebaran dan hingga selesai Lebaran setidaknya dapat dilewati dengan suasana yang tenang dan kondusif.

Dengan beralihnya perjuangan BPN yang semula merencanakan dengan aksi massa ke MK maka, publik tinggal menunggu bagaimana strategi jitu yang akan dilakukan oleh BPN dalam membuktikan tuduhan mereka bahwa Pemilu 2019 ini telah berlaku curang, tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan oleh kubu 01 (Jokowi-Maruf) secara terstruktur, sistematik dan massif (TSM). Sekaligus, dengan pengajuan gugatan ke MK tersebut, ini saatnya publik Indonesia disuguhkan berbagai bukti yang selama ini selalu dituduhkan.

Alat Bukti

Sudah mahfum jika seluruh pola pengadilan di muka bumi ini, mempersyaratkan alat bukti yang akurat sebagai bahan pertimbangan hakim. Karena itu semua pihak yang maju kehadapan hakim pengadilan akan membawa alat bukti juga saksi. Dengan alat bukti itulah hakim akan memutuskan perkara para pihak tersebut. Pada konteks alat bukti inilah, seluruh kekuatan seolah di fokuskan. Meskipun dalam kenyataan, kita paham bahwa semua penjahat di muka bumi ini juga akan mempelajari bagaimana kejahatan yang mereka lakukan tanpa ada alat bukti. Sudah umum, perilaku politik uang dan kejahatan Pemilu (fraud) lainnya senantiasa terus terjadi, namun begitu sulit untuk dibuktikan.

Pada kesempatan mendaftarkan gugatan mereka di MK, para PH BPN telah mengajukan 51 bukti kecurangan yang ditemukan selama masa pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya dalam Pilpres 2019. Adanya sejumlah 51 bukti itu menurut BW yang dipercaya sebagai Koordinator Tim PH BPN, terdiri dari berbagai kombinasi mulai dari dokumen, saksi, saksi fakta, saksi ahli dan lainnya. Inti utama gugatan mereka sebagaimana disampaikan para politisi Gerindra adalah telah terjadinya kecurangan (ketidak-jujuran) dan ketidak-adilan yang telah dilakukan oleh pasangan Jokowi-Maruf, terutama dengan melibatkan pihak aparat (kepolisian) secara terstruktur, sistematik dan massif (TSM).

Dengan konstruksi demikian, sengketa ini akan semakin menarik. Sebab kedua kubu (para pihak: BPN dan KPU/Bawaslu) akan menunjukkan kinerjanya masing-masing. Lebih dari itu, ini akan menjadi saat yang penting bagi masyarakat untuk melihat dengan lebih jernih apa yang sesungguhnya terjadi dengan Pemilu 2019 yang sangat menyita perhatian, emosi dan penuh dengan gejolak. (DDP)