HeadlinesPolitik

Kesaksian Terkait Realitas Pemilu 2019

22 Views

Medanesia.com – Kini ditengah realitas kesemrawutan Pemilu 2019, kita semua bertanya-tanya, mungkinkah tindakan luhur yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan, Keadaban, Persaudaraan, Musyawarah dan Keadilan sudah terlaksana dalam Pemilu yang baru lalu?

Berdasar pengamatan dan perjumpaan langsung dengan para stakeholder Pemilu 2019, hampir semua orang yang terlibat dalam Pemilu 2019 mengatakan, “tak mungkin”! Secara umum para caleg terang mengatakan, kalau tak membeli suara atau setidaknya memberi bingkisan, barang, bantuan yang diminta pemilih, mereka pasti akan kalah. Mengapa? Sebab yang lain juga sudah lebih dahulu melakukan hal yang sama.

Seorang akademisi terang mengatakan, bahwa dalam gelanggang pemilu, moral politik tak penting, sebab yang dipentingkan adalah menang dan kekuasaan itu sendiri betapapun buruk jalannya. Pada gelanggang yang memperebutkan kuasa, lebih jauh dikatakan, hukum bunuh atau terbunuh berlaku. Intinya, kita seperti berperang di medan yang sesungguhnya. Jangan pernah ingat moral, dalam gelanggang, sebab aturan perang sudah berlaku. Demikian narasi pemilu dipertegas oleh teman akademisi tersebut.

Sebagai buktinya ada pengalaman menarik, pada satu kesempatan dimana seorang caleg yang sedang menunggu rekap ditingkat kecamatan yang tertunda, sehingga saat itu dikerumuni banyak orang, caleg tersbeut berteriak-teriak, bahwa jika dia tidak curang dia tidak akan bisa jadi anggota dewan. Semua orang yang hadir terperangah, namun tak ada yang bisa membantahnya, semuanya terdiam tak ada respon, sebab dalam hati mereka, yang dikatakan itu benar, dan semuanya memang melakukan hal yang sama.

Pada kesempatan lain lagi, seorang caleg, bersaksi, bahwa dalam Pemilu 2019 yang baru usai, hampir semua caleg yang ia temui, memastikan bahwa semua caleg partai melakukan politik uang yang sama, tak perduli partai nasionalis ataupun partai agamis. Redaksi sendiri yang juga caleg, beberapa kali didatangi teman caleg atau utusan caleg untuk digoda agar bersedia menjual suara dengan imbalan tertentu.

Satu hal yang unik adalah tentang minggu tenang. Pada saat diberlakukan minggu tenang (3 hari merenung bagi pemilih agar jernih dalam memilih), namun yang terjadi justru semua caleg adalah orang yang paling gelisah ketika tiba hari tenang. Mengapa ? Sebab, para caleg yang sudah bekerja keras melakukan pendekatan ke masyarakat, tak satupun yang yakin bahwa pemilih akan memilihnya. Sebab semua yakin, yang bisa meyakinkan pemilih hanyalah uang. Karena itu, banyak caleg mengkhawatirkan, dilakukannya “operasi fajar” pada minggu tenang oleh para caleg berduit.

Adakah faktanya operasi fajar dilakukan pada minggu tenang? Jelas ada! Pada malam yang tenang diminggu tenang, di suatu Kota, polisi justru menangkap tangan para caleg yang berasal dari partai berbasis agama. Polisi menemukan ribuan paket (bingkisan) siap edar untuk dibagikan kepada pemilih. Suatu tindakan yang memalukan dan jelas melanggar. Sesuai peraturan, semua tindakan memberikan bingkisan untuk mempengaruhi pemilih pada minggu tenang, jelas-jelas melanggar. Namun sayangnya, OTT yang dilakukan Polisi di kantor partai tersebut tidak menyurutkan caleg lain untuk mengurungkan operasi fajar. Efek kejut yang diberikan Polisi ternyata tidak menimbulkan efek jera, sehingga operasi fajar para caleg terus terjadi.

Soal pemilu terus berlanjut. Ketika pemilu usai dan memasuki fase pengiriman kotak suara dan rekap di Kecamatan, justru masalah semakin meningkat. Antar teman dalam satu partai pun, yang mestinya saling menjaga suara, justru yang paling banyak berkonfrontasi. Dalam satu partai, ada dua caleg yang saling berseteru memperebutkan kursi di partainya. Caranya, masing-masing melakukan “belanja” suara.

Keduanya sama-sama melakukan jual beli suara kepada siapa saja rekan dipartainya yang mau menjual, atau pun bisa juga dilakukan secara sembunyi. Sampai akhirnya, pada saat rekap di kecamatan, yang satu kemudian dinyatakan menang dan yang lain dinyatakan kalah. Pihak yang kalah kemudian membuat gugatan ke Bawaslu sebagai pelapor, sebaliknya temannya yang menang sebagai terlapor. Intinya, pelapor dengan terlapor sama sama melakukan jual beli suara.

Pada kasus lain, seorang caleg yang gagal, dengan sadar dan tenang bersedia menjual suaranya kepada temannya. Semua itu tentu saja hanya bisa terwujud jika penyelenggara turut campur tangan. Agar penyelenggara terlibat, para caleg kemudian menggoda mereka dengan uang yang banyak. Pada situasi penawaran yang menggoda itulah, ada penyelenggara yang tergoda, meskipun ada juga yang tak mau tergoda. Bagi penyelenggara yang tergoda, perubahan suara dilembar rekapitulasi dan plano kemudian diubah sesuai keinginan sipenggoda.

Terakhir, apakah yang terjadi jika semua orang yang terlibat pada pemilu tergoda uang, kekuasaan, dan kesenangan duniawi?

Jika semua sudah tergoda, maka yang terjadi adalah munculnya angka-angka dan suara “siluman” dan semakin menyuburkan kecurangan. Kecurangan pasti akan memantik sengketa, memicu kisruh dan tentu saja akan memunculkan “bara api” peperangan. Partai melawan partai, caleg melawan caleg, teman sekampung melawan teman sekampung, keluarga melawan keluarga, anggota melawan pimpinan dan sebaliknya. Bara api yang awalnya kecil, kecil, berserak, lama-lama kelamaan kemudian menyatu dan membesar menjadi api.

Tiba-tiba saja kita kemudian tersentak, api Pemilu yang awalnya kecil, kini telah membesar dan besar sekali, apinya yang panas bahkan telah membakar “pakaian kebangsaan”, “pakaian persaudaraan”, bahkan turut membakar semua “tubuh bangsa”. Dari tubuh yang satu, apinya terus membakar sampai menyentuh sendi dan tulang-tulang kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sampai, meski akhirnya kita sadar, namun kenyataannya kita sudah kehilangan “mata air”, yang sesungguhnya kita butuhkan untuk memadamkan api yang sudah membara. Api terus membesar, sementara air tidak ada disekeliling kita. Kita hangus, terbakar. (DDP)