DaerahHeadlines

Sekda Labusel: BPK Anggap Dana Media dan Publikasi Adalah Pemborosan

63 Views

Medanesia.com – Anggaran Belanja Media dan Publikasi di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu Selatan kini di pertanyakan wartawan. Sebab setiap tahun Pemkab dan DPRD Labusel telah menyetujui besaran dana untuk belanja media dan Publikasi, namun anehnya setiap tahun para wartawan tidak pernah merasakan anggaran tersebut. Bahkan saat wartawan meminta haknya, pihak pemkab terlalu banyak alasan yang sulit dimengerti.

Demikian diungkapkan salah seorang wartawan saat pertemuan dengan Sekda di ruang rapatnya pada Senin (27/05/2019).

Ironisnya dalam pertemuan itu, Zulkifli Chaniago selaku Sekdakab mengatakan bahwa anggaran media dan publikasi menurut BPK adalah pemborosan. Dan beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan ini di hadapan puluhan wartawan dari berbagai media.

“Jadi saya mohon maaf kepada rekan – rekan media” katanya.

Menurut Dahrunsyah Pasaribu wartawan Warta Poldasu saat dimintai tanggapannya sekaitan dengan Anggaran Media dan Publikasi yang tidak jelas di Pemkab Labusel mengatakan bahwa apa yang dinyatakan Sekda sangat tidak masuk akal, apalagi melibatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Padahal Anggaran untuk media cukup besar, seharusnya dalam penggunaan anggaran tersebut lebih transparan.

“Sekda jangan asal ngomong, sebab anggaran yang sudah dianggarkan di APBD seharusnya di realisasikan kepada media. Bukan malah ditutup-tutupi, apalagi melibatkan BPK. Saya tidak yakin BPK mengatakan demikian” ungkap Pasaribu.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa salah satu anggaran yang termaktub dalam RUP no 18148273 APBD tahun 2018 adalah Belanja dana pemberitaan khususnya operasional pers sebesar Rp 72 juta dengan volume januari sampai dengan Desember 2018. Namun sampai saat ini pihak Pemkab tidak pernah mensosialisasikannya kepada wartawan. Dimana pemborosannya, kalau pemborosan kenapa setiap tahun di anggarkan.

Oleh karenanya, yang dikatakan Sekda itu perlu dipertanyakan, dan kalau memang benar BPK mengatakan hal itu pemborosan, seharusnya ada pernyataan tertulis. Karena logikanya setiap anggaran yang sudah di sahkan melalui APBD harus segera di realisasikan. Masih banyak lagi anggaran yang menghabiskan uang negara alias pemborosan namun tidak dipersoalkan seperti kolam yang ada di areal perkantoran Bupati, Penanaman rumput di MHB yang menelan biaya milyaran. Kenapa harus anggaran untuk media dikatakan pemborosan? kata Pasaribu geram.

Para wartawan terus berupaya agar persoalan ini dapat segera diselesaikan agar masalah ini tidak terulang kembali. Karenanya, persoalan ini harus menjadi persoalan hukum, sebab anggaran negara yang telah diperuntukkan kepada media tidak direalisasikan dengan jelas. (Ades Nasution)