HeadlinesPolitik

Kotak Pandora Jabatan Sipil TNI, Kembali ke Orba-kah?

161 Views

Medanesia.com – Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang lalu, Presiden Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia, dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Juni 2019. Latar belakang munculnya Perpres 37/2019 ini sebagaimana banyak disebutkan adalah untuk mengakomodir banyaknya perwira menengah dan tinggi TNI yang tidak memiliki jabatan (non-job) karena jumlah perwira dengan jumlah jabatan sudah tak sebanding.

Wacana ini jauh sebelumnya sudah muncul, yaitu bermula ketika sejumlah perwira TNI telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan tentang pentingnya dibuka kesempatan untuk menempatkan perwira TNI non-job pada jabatan-jabatan tertentu dibeberapa lembaga pemerintah. Atas usulan tersebut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kemudian mewacanakan pentingnya militer masuk ke jabatan sipil.

Namun wacana itu ditolak kalangan masyarakat sipil, dengan beberapa alasan, yaitu pertama menyangkut “peran dwi fungsi TNI” dimasa lalu yang dominan dalam lapangan sipil dan politik dan masih “menghantui” untuk terjadi kembali. Kedua, banjir perwira TNI di beberapa lembaga sipil jelas akan menghimpit peran sipil tersendiri. Ketiga, sebagaimana disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, bahwa masalah surplus perwira non-job di TNI, adalah urusan internal TNI yang diduga karena banyaknya pejabat tinggi yang gemar menitipkan posisi, padahal sudah ada mekanisme dan perencanaan baku soal kaderisasi internal TNI. Jika ini soalnya, maka solusi tak perlu mendorong perwira TNI masuk ke jabatan sipil, melainkan adalah perbaikan sistem kaderisasi dan ketaatan semua pihak di internal TNI pada sistem yan berlaku.

Meski ditolak kalangan masyarakat sipil, diduga lobi-lobi terus terjadi, yang intinya dikalangan internal TNI tetap berkeinginan untuk diberikan kesempatan masuk pada jabatan-jabatan sipil. Karena itu, menurut Isnur (Jakarta/Senin/1/7/2019) keluarnya Perpres 37/2019 setelah Pilpres ini jelas sangat politis, tepatnya untuk memenuhi janji politik Jokowi. “Jadi, ini kayaknya janji politik Jokowi untuk merangkul tentara yang akhirnya ngasih Perpres ini dan percepat untuk jenderal yang menganggur ada di jabatan sipil,”. Senada dengan Isnur, Haris Azhar (Lokataru) menyebutkan bahwa Perpres ini adalah upaya Jokowi untuk merangkul TNI dengan cara memberikan ruang penempatan perwira TNI pada jabatan sipil.

Sebaiknya, kalangan pemerintah tentu saja menolak semua asumsi negatif masyarakat atas keluarnya Perpres 37/2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Pertama, Pemerintah menyatakan bahwa jabatan fungsional TNI justru dibutuhkan (Menpan-RB/Syafruddin), kedua, Perpres 37 jelas bukan upaya mengembalikan dwifungsi TNI melainkan upaya menghargai keterampilan, keahlian, dan pengetahuan prajurit TNI yang beragam. Bahkan menurut Jaleswari konsep Perpres 37/2019 ini bukan hanya unik di Indonesia, tapi mengacu ke konsep di Amerika Serikat (KSP/ Jaleswari Pramodawardhani). Ketiga, Pemerintah menegaskan bahwa Perpes 37/2019 tetap mesti sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, dimana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung, jadi tidak akan melebar.

Kotak Pandora Perpres 37/2019

Lepas dari pro dan kontra Perpres 37/2019 tentang Jabatan Fungsional TNI, pesan kuat yang kita peroleh adalah bahwa masyarakat sangat mengkhawatirkan akan kembalinya dwi fungsi TNI dimasa depan sebagaimana yang terjadi dimasa lalu (Orde Baru). Intinya, ada traumatik psikologis yang selalu menjadi hantu terkait dengan peran sosial politik TNI yang dominan dimasa lalu disemua level pemerintahan, yang jelas-jelas memberangus peran sosial-politik masyarakat sipil (depolitisasi) secara massif, yang hanya melahirkan rezim militeristik.

Masyarakat jelas tidak menginginkan dalam prakteknya ke depan, Perpres 37/2019 ini mirip seperti “Kotak Pandora” dalam mitologi Yunani, yang justru dari dalam kotak itu hanya mengeluarkan semua hal yang buruk. Jika itu yang terjadi, maka kita kembali akan menuai masalah besar di kemudian hari.

Dalam mitologi Yunani, diceritakan, bahwa Zeus (Dewa Utama) yang hidup di Olympus (Puncak Gunung/Surga) telah memberi kehidupan pada patung wanita cantik yang bernama Pandora. Pandora kemudian dititipkan kepada Ephimeteus kakaknya Promotheus yang hidup di Bumi. Zeus sudah lama membenci Promotheus dan kakaknya itu karena selalu berupaya mencuri api pengetahuan dari Olympus, karena itu Zeus hendak memberi hukuman bagi mereka. Sebelum dititip ke Ephimeteus, Pandora diberikan “Kotak Rahasia” yang tak boleh dibuka.

Singkatnya, setelah dititip, Ephimeteus justru jatuh cinta kepada Pandora karena kecantikannya, akhirnya mereka hidup bersama, dan akhirnya Pandora pun tak kuasa menahan hasratnya kemudian membuka kotak titipan Zeus. Saat dibuka, keluarlah semua kejahatan di Bumi (dengki, fitnah, bohong, keburukan, bencana, dll). Sejak itulah di Bumi penuh dengan banyak kejahatan. Namun, ternyata dalam kotak ada satu lagi benda yang tersisa yaitu “harapan”. Akhirnya, hanya dengan “harapan” itulah kini manusia berupaya menghindar dari segala kejahatan di muka bumi sampai saat ini.

Intinya, dengan keluarnya Perpres 37/2019 tentang Jabatan Fungsional TNI, kita hanya punya “harapan”. Harapannya agar kelak berbagai soal yang pernah muncul di masa lalu terkait dengan peran sosial-politik TNI (dwifungsi) yang telah membawa banyak keburukan bagi bangsa ini, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Semua pihak mewanti-wanti, bahwa meski saat ini tampaknya tidak akan ada soal yang serius terkait Perpres 37/2019, namun di masa depan tidak ada yang tahu apa yang bakalan terjadi.

Namun jika kita belajar dari mitologi Pandora itu, maka kita akan paham, bahwa soal utama manusia di Bumi ini adalah “hasrat”. Dengan hasrat (nafsu) itulah Pandora ingin selalu membuka kotak itu. Dengan hasrat itu juga potensi yang negatif atas Perpres 37/2019 ini masih dapat terjadi dimasa depan. (DDP)