HeadlinesPolitik

Sudah Idealkah Pemilu di Indonesia?

110 Views

Medanesia.com – Pasca penetapan pasangan Jokowi-Maruf sebagai pemenang Pilpres oleh KPU (30 Juni 2019) dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50%, mengungguli Prabowo-Sandi 68.650.239 suara atau 44,50%, beragam apresiasi dan saran-pendapat disampaikan beragam pihak. Alasannya, banyak agenda dan usulan program 5 tahun ke depan yang mesti dituntaskan Jokowi-Maruf, mulai dari ekonomi, politik, sosial, sampai dengan soal tatakelola Pemilu.

Terkhusus tentang Pemilu 2024, banyak kalangan merasa penting untuk segera melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan. Latarnya, pelaksanaan Pemilu 2019 (Pileg/Pilpres) 2019 disebut sebagai pelaksanaan Pemilu terburuk sepanjang Indonesia ada. Berbagai bentuk kejahatan Pemilu seperti politik uang, ketidak netralan penyelenggara dan birokrasi, pelibatan aparat, daftar pemilih yang tidak akurat, ditengarai masih terus terjadi tanpa bisa dicegah, bahkan ada kesan semakin terbuka. Belum lagi soal kematian petugas penyelenggaran hingga mendekati angka 600 petugas yang wafat, telah menjadikan Pemilu ini sebagai kuburan massal bagi petugasnya sendiri.

Beberapa media nasional, KPU dan juga berbagai kalangan pemerhati Pemilu bahkan telah mempersiapkan sejumlah wacana perubahan sistemik yang mungkin dilakukan untuk Pemilu 2024. Mulai dari kajian atas pemisahan Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dimana Pemilu Legislatif (partai politik) lebih dahulu baru kemudian hasilnya digunakan untuk menentukan posisi partai politik, menghapus syarat 20% pencalonan Presiden menjadi 0% saja bagi parpol lolos PT, pemilihan Presiden/Wapres dikembalikan kepada MPR (membebaskan Pilpres dari intervensi aparat/penyelenggara/birokrasi/adu domba pemilih), membatasi periode masa jabatan Presiden ditingkatkan sampai 6-7 tahun namun periodesasi jabatan Presiden dibatasi hanya boleh satu periode saja untuk menghindari pemanfaatan aparat/birokrasi, voting dilakukan melalui elektronik, menghapus penghitungan suara berjenjang dimana penghitung suara langsung dilakukan hari itu juga di seluruh kab/kota (dari tps langsung ke kab/kota), rekruitmen parpol berbasis kompetensi, Pileg kembali pada sistem tertutup (cukup hanya memilih tanda gambar partai), Pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi, dan sejumpah opsi lainnya. Intinya bagaimana melakukan Pemilu ideal 2024.

Benarkah Pemilu Bisa Ideal?

Seandainya wacana perubahan Pemilu 2024 hanya mencakup perubahan sistem/aturan main belaka tanpa menyentuh perubahan watak/mental stakeholder yang terlibat dalam Pemilu, maka dapat dipastikan Pemilu 2024 tidak akan ideal. Alasannya, berbagai varian Pemilu di dunia sudah tersedia, tinggal dipilih dan dilaksanakan, namun faktanya semua Pemilu di dunia kerap dirundung bermasalah. Terakhir, Pemilu AS yang memenangkan Donald Trump dituding rakyat Amerika sebagai Pemilu terburuk karena diduga ada campur tangan Rusia dan dari sisi jumlah suara justru dimenangkan Hillary Clinton.

Pada Kasus Indonesia juga Pemilu terbukti kerap dirundung masalah. Meski perubahan varian Pemilu sejak Orde Lama (1955/multi partai), Orde Baru (1971-1997/partai terbatas), Reformasi (1999-2019/multi partai) terus terjadi, namun berbagai masalah tak kunjung usai. Bahkan yang terakhir kemarin, telah mengancam kesinambungan negara. Berbagai variasi sistem sudah dicoba-coba setiap lima tahun, namun yang diperoleh, tetap saja tak yang ideal. Belakangan, dampak Pemilu 2019 justru lebih parah sebab telah menghantam “ulu hati” dan seluruh persendian kebangsaan. Akibatnya kondisi persaudaraan semakin melemah dan semakin terancam konflik horizontal.

Dimanakah letak Pemilu Ideal? Dipastikan letak ideal Pemilu bukan dalam sistem yang menjadi penyangganya. Letak Pemilu ideal justru berada di dalam watak seluruh person stakeholder yang terlibat dalam Pemilu itu sendiri. Analoginya, kita sesungguhnya tak membutuhkan kekayaan alam yang berlimpah, sebab sudah kita miliki, yang kita butuhkan manusia yang kaya moral yang mau menjaga alam yang kaya ini agar tidak rusak, dan itu pulak yang tidak ada.

Dalam Pemilu kita sederhananya, bilik suara yang tertutup yang bertujuan menjaga kerahasiaan jelas tak berguna, sebab sebelum mencoblos transaksi sudah terjadi lebih dahulu. Dalam Pemilu kita, semua sistem dicoba, pemilihan tertutup (hanya milih partai tidak calon) sudah, memilih calon saja juga sudah, namun keduanya tetap hanya melahirkan manusia transaksionis. Pendeknya, semua varian sudah kita coba namun hasilnya sama buruknya. Yang tersisa yang belum kita coba adalah  memperbaiki watak manusianya yang terlibat dalam Pemilu.

Pada soal perubahan wataklah kita selalu gagal merumuskannya apalagi mengimplementasikannya. Pada ranah watak/ideologi lah kita “mati akal” bagaimana caranya nilai-nilai Pancasila dijiwai dan berlaku dalam Pemilu. Pada ranah ideologi semua varian sistem kepemiluan terasa macet tak berguna, sebab akar masalahnya ada pada ranah yang subtil, ranah yang tersimpan dalam benak kesadaran. Sementara kita hanya terbiasa berfikir dalam tataran perubahan sistem yang ada dipermukaan.

Perubahan sistem mungkin saja akan bisa mengurangi kejahatan Pemilu, namun tetap tak mampu menghentikan kejahatan dalam bentuk lain, yang mungkin akan lebih besar dampaknya. Sebagai contoh, bagi orang Amerika perkembangan teknologi siber yang lahir dari tangan mereka sendiri, saat ini mungkin telah “ditangisi” sebagai sesuatu ancaman dalam demokrasi mereka, sebab telah berperan mengalahkan Hillary Clinton yang mereka inginkan.

Beratnya merubah watak manusia, menjadikan suatu kewajaran jika hingga saat ini, belum ada satupun pihak-pihak yang menawarkan cara bagaimana menghentikan politik uang, kejahatan pemilu, menghentikan penggunaan mesin birokrasi/aparatur, menetralisir penyelenggara, dan memastikan pengawas agar betul-betul mumpuni dan jujur serta adil. Jelasnya, hal yang mendasar soal Pemilu jelas adalah soal watak/ideologi, yang menuntut perubahan ada dalam “jiwa”, bukan lagi soal sistem kepemiluan, yang perubahannya semudah membalikkan telapak tangan.

Bukanlah suatu  anugerah ketika banyak orang menyebut negara kita sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, namun ancaman disintegrasi dan kerusakan alam justru semakin menguat. Karenanya, anugerah yang terbesar bagi kita adalah ketika nilai-nilai Pancasila terlaksana dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang akan membawa implikasi bagi wujudnya cita kemerdekaan kita. Semoga…

Penulis : H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si (Peneliti Ahli Institut Kolektif, Dosen FISIP UMA)