DaerahHeadlines

DPRD Labusel Temukan Beberapa OPD Bermasalah Pada LPH BPK Tahun 2018

85 Views

Medanesia.com (Labusel) – Hasil laporan Keuangan BPK tahun 2018 terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang bermasalah atas dugaan penyimpangan laporan keuangannya. Beberapa diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Tarukim dan RSUD Kotapinang. Hal ini berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil dugaan itu, DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan OPD bermasalah tersebut. Pansus tersebut diketuai oleh H. Zainal Harahap, Wakil Ketua M. Romadhon Nasution, dan Sekretaris H. Zubir Siregar.

M. Romadhon Nasution selaku wakil Ketua Pansus saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah membentuk Pansus berkaitan dengan adanya LHP BPK RI Tahun 2018 dan saat ini telah memanggil sejumlah Dinas yang terindikasi bermasalah dalam laporan keuangannya.

“Kami telah memanggil dinas-dinas yang bermasalah seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Tarukim dan RSUD Kotapinang” ujar Romadhon Nasution.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa temuan tersebut sebagian besar dari pekerjaan Konsultan dan masalah di dinas itu sendiri. Dilihat dari hasil pemeriksaan kepada OPD yang telah dipanggil rata-rata menyebutkan bahwa kesalahan itu berawal dari konsultan yang tidak benar dalam membuat perencanaan anggaran. Hingga saat ini tinggal 16 OPD lagi yang belum dipansuskan.

“Jadi hasil pansus ini akan direkomendasikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan ulang dan merekomendasikan ke Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap oknum OPD yang terindikasi menyelewengkan keuangan negara sehingga negara dirugikan” jelasnya.

Sementara itu, Husni Rizal Siregar, salah seorang anggota DPRD yang juga seorang politisi PDIP menanggapi mengenai silpanya anggaran APBD tahun 2018 sebesar Rp. 53,34 miliyar, bahwa OPD tidak mampu mengelola atau menyerap anggaran yang telah di sahkan legislatif. Sebagai contoh menurutnya adalah Dinas Perhubungan, pada OPD ini terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 21 milyar untuk perencanaan pembangunan Bandara di Kecamatan Sungai Kanan.

“Program ini masih prematur dan sangat dipaksakan karena ketidak matangan dalam melakukan uji kelayakan hingga menjadi seperti ini” ungkapnya.

Masih menurut Husni bahwa dalam mendesain progam harus benar-benar dilihat semua aspek yang berhubungan dengan itu. Oleh karenanya beliau menghimbau agar Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung, untuk dapat menempatkan orang-orangnya di OPD sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka mengerti tupoksi yang menjadi tanggungjawab kerja mereka.

“Dudukkanlah orang-orang yang sesuai dengan keilmuannya jangan asal comot saja, sehingga berdampak kepada ketidakmampuan dalam mengaplikasikan program yang telah di susun di lapangan secara profesional dan proporsional” kata Husni mengakhiri tanggapannya.

Sementara itu di tempat terpisah, seorang Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) meminta agar hasil pansus yang telah dibuat DPRD Labuhanbatu Selatan harus ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum. Sebab terdapat kerugian anggaran negara.

“Semoga DRRD serius menangani masalah itu” ujarnya. (Ades Nasution)