HeadlinesSosial Budaya

Baiq Nuril “Kita Sungguh Telah Mati”

89 Views

Medanesia.com – Kisah Baiq Nuril di sebuah SMA di Mataram, jelas bukan kisah-kasih klasik anak SMA kebanyakan sebagaimana yang sering ditayang di layar kaca kita tempodulu. Meski sama-sama kejadiannya di lingkungan SMA, namun kisah Baiq Nuril adalah kisah tragis tentang “hubungan tak pantas” antara Kepala Sekolah SMA 7 Mataram (NTB) yang bernama Haji Muslim (HM) dengan seorang Guru Perempuan Honorer SMA 7 yang bernama Baiq Nuril. Karena tak pantas, kisah ini berbau busuk, kemudian “aroma kebusukannya” menjadi viral di jagad nasional, membongkar berbagai bentuk masalah mulai dari hukum, keadilan dan bahkan masa depan pendidikan Indonesia.

Bersumber dari berbagai media, kisah ini terjadi pada Agustus 2012, dimana saat itu Nuril ditelepon HM, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 7 Mataram. Dalam telepon itu, HM ternyata bukan hendak menyampaikan urusan sekolah melainkan curhat tentang “hubungan gelapnya” dengan wanita lain yang bukan istrinya. Entah apa maksudnya, namun telepon itu telah membuat Nuril bingung dan tertekan. Tak puas ditelepon, disekolahpun saat jam bebas, HM memanggil Nuril untuk mendengarkan curhatannya seputar “hubungan seksualnya” dengan wanita lain tersebut. Mungkin niatnya untuk menggoda Nuril, namun Nuril tak bergeming malahan mulai tertekan secara psikologis.

Nuril semakin tertekan, karena mulai beredar desas desus di beberapa guru tentang kedekatannya dengan HM sang Kepala Sekolah. Namun Nuril menepis isu itu, dan coba menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi. Pada bulan Agustus itu juga, pukul 16.30 WITA, Nuril merekam pembicaraan Kepala Sekolah tersebut, yang bercerita tentang “tindakan asusila” tersebut. Dengan rekaman itu Nuril berniat membuktikan kepada guru yang lain bahwa dia tak punya hubungan spesial dengan Kepala Sekolah tersebut.

Dua tahun kemudian, tepatnya Desember 2014, atas dasar desakan teman-temannya, Nuril menyerahkan rekaman tersebut kepada guru IM, dan IM berserta guru lainnya langsung melaporkan rekaman itu kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas kemudian bertindak mencopot HM dan memutasinya. Bersamaan dengan itu rekaman mulai beredar luas.

Sontak Muslim (Kepala Sekolah) sang Pelaku “percakapan cabul” marah besar, bukan karena telah dimutasi tapi juga karena telah mencoreng keluarganya, Muslim melaporkan balik Baiq Nuril ke Polres Mataram 17 Maret 2017 atas dugaan pelanggaran UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi bertindak, banyak saksi di panggil dan di BAP, dan akhirnya Nuril ditahan polisi 27 Maret 2017. Anehnya, saat Nuril meringkuk di tahanan, HM justru naik jabatan sebagai kepala bidang di salah satu dinas di Pemkot Mataram.

Melihat fakta ganjil itu, tim hukum Nuril dibantu kolega dan beberapa kepala dinas di NTB, tidak tinggal diam dan mengajukan surat penangguhan penahanan atas alasan kemanusiaan. Kasusnya semakin membesar dan semakin memperoleh banyak simpati netizen dan pejabat di tingkat Nasional. Kontras dan banyak lembaga masyarakat sipil lainnya dengan sangat meminta penegak hukum membebaskan Nuril dari penhanan dan segala tuntutan hukum, alasannya hukum mestinya melindungi Nuril bukan malah mengkriminalisasinya.

27 Juli 2017 Nuril dibebaskan PN Mataram karena tidak terbukti melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dituduhkan padanya. Namun Jaksa justru mengkasasinya ke MA. 26 September 2018 MA justru memutus Nuril bersalah dijatuhi hukuman 6 bulan kurungan dan denda 500 juta, karena telah terbukti melakukan tindak pidana merekam perbincangan asusila Kepala Sekolahnya.

Putusan MA sontak membuat semua orang marah, mulai rekan-rekan guru di Mataram, masyarakat, aktivis, menteri hingga anggota DPR-RI. Kini (Juli 2019) semua pihak, kecuali Jaksa, MA dan Pelaku sudah meminta Presiden untuk berbuat menggunakan kewenangannya guna membebaskan Nuril. Kini semuanya ada ditangan Presiden.

Namun lepas, dari upaya terakhir untuk membebaskan Nuril melalui Presiden yang mudah-mudahan akan dikabulkan Presiden, kasus ini sarat akan makna “kelumpuhan” bahkan “kematian” nurani hukum kita. Adalah sesuatu yang membingungkan jika undang-undang yang kita ciptakan sendiri dengan akal kita sendiri, justru digunakan untuk “mematikan” keadilan bagi rakyat kita sendiri.

Kasus ini tidak hanya aneh namun juga ganjil atau bahkan gila namun nyata terjadi di negeri Pancasila. Nalar liar kita bertanya, “seandainya kita meracik minuman yang beracun dan kemudian kita hidangkan untuk anak kita sendiri, lantas hakekat tujuan Pancasila yang mana yang hendak kita capai dari tindakan itu?”. Kita kehilangan akal, jika ternyata putusan MA sebagai lembaga yang Agung ternyata telah “memuaskan” seorang pelaku/predator, dan justru telah “mengubur” keadilan bagi si korban yang sedang mencari keadilan.

Kasus ini membuktikan, bahwa kita tidak hanya telah kehilangan akan “keadilan” di negeri ini melainkan juga telah kehilangan “keteladanan”, dan runtuhnya “pendidikan” nasional kita sebagai benteng moral yang penting. Kepala Sekolah yang telah diseleksi dengan serius ternyata bukan bertindak sebagai pemimpin teladan bagi bawahannya, tetapi malah sebagai “predator” bagi guru lainnya. Institusi pendidikan yang saat ini digadang-gadang sebagai benteng “moral” negeri ini, justru telah jebol, telah rubuh, dijebol oleh dirinya sendiri. Paling menyakitkan tentu saja birokrasi kita sendiri, yang dengan entengnya tanpa empati malah menaikkan jabatan HM ditengah Nuril yang sedang terkurung di sel tahanan.

Tidak salah dan berlebihan jika hari ini kita ibarat sedang berjalan di “padang kuburan”, di “padang kematian” yang luas, dimana sesungguhnya di dalam kuburan itu telah bersemayam “jasad dan ruh keadilan” kita sendiri. Tak salah, keadilan yang kita cintai dan kita impikan sesungguhnya telah mati. Tak pelak lagi, keadilan/nurani “kita sungguh telah mati” di tengah-tengah pelataran sekolah, ditengah-tengah dunia pendidikan, yang kita niatkan untuk mencerdaskan, membangun dan menjadi benteng nurani bangsa.

Penulis : H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si (Peneliti Ahli Institut Kolektif, Dosen FISIP UMA)