HeadlinesMedanPolitik

Langgar Kode Etik, DKPP Berhentikan Yulhasni Sebagai Ketua KPU Sumut

88 Views

Medanesia.com (Jakarta) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi memberhentikan Yulhasni dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Dr. Harjono saat sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I, Yulhasni,” Demikian bunyi putusan yang dibacakan oleh Ketua DKPP Harjono.

Keputusan keras ini awalnya berasal dari laporan caleg petahana DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumut II, Rambe Kamarul Zaman, yang menuding pihak KPU Sumut telah melakukan pelanggaran kode etik saat menyelesaikan masalah dalam proses rekapitulasi suara pemilu legislatif di Kabupaten Nias Barat.

Melalui gugatannya, Rambe Kamarul Zaman menuduh KPU Sumut berpihak pada salah caleg yang juga berasal dari Partai Golkar yang juga maju di Dapil Sumut II, Lamhot Sinaga.

Lamhot awalnya mengadukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan Rambe di tiga kecamatan di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, kepada salah satu komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga, via pesan Whatsapp.

Menindaklanjuti laporan Lamhot, KPU Sumut lantas menerbitkan surat yang memerintahkan KPU Kabupaten Nias Barat untuk membuka kembali kotak suara di tiga kecamatan tersebut untuk mengecek ulang data. Oleh KPU Nias Barat, instruksi itupun langsung dilakukan.

Berawal dari instruksi itulah, DKPP menilai KPU Sumut dianggap kurang tepat dalam memberikan instruksi, karena tidak sesuai dengan standar pedoman kerja yang berlaku di Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

“Menanggapi laporan dugaan pelanggaran kecurangan pemilu yang disampaikan melalui WhatsApp tanpa menyebutkan subyek, cara perbuatan dilakukan, sarana yang digunakan, tempat kejadian serta alat bukti yang dapat dikonfirmasi kebenarannya secara spesifik merupakan sikap dan tindakan yang tidak sesuai pedoman kerja sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019,” ujar Harjono.

Selain Yulhasni, DKPP juga memberikan sanksi keras kepada Benget Manahan Silitonga dengan memberhentikannya sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Sumut, karena dinilai ikut terlibat dalam masalah pelanggaran kode etik tersebut.

Tak hanya itu, DKPP juga memberhentikan Famataro Zai dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat, dan memberhentikan Nigatinia Galo dari jabatan Ketua Divisi dalam lingkungan KPU Nias Barat. (FI)