DaerahHeadlines

Fenomena Plt di Pemkab Labusel, Ada Apa?

96 Views

Medanesia.com (Labusel) – Masih banyaknya Pelaksana Tugas (PLT) di setiap dinas menunjukan bahwa Pemkab Labuhanbatu Selatan masih miskin aparatur yang berkualitas. Kenapa harus Plt, Ada apa? Yang lebih mirisnya lagi penempatan jabatan yang terkesan asal jadi membuat sistem pemerintahan seakan tidak berjalan. Misalnya dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan yang lainya masih berstatus Plt. Padahal Plt tidak bisa sebagai penentu atas sebuah kebijakan karena sifatnya sementara. Karena jabatannya hanya bersifat sementara, maka seorang pelaksana tugas tidak bisa melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu.

Sementara di Labusel hal itu terkesan biasa saja, bahkan setelah mendapat jabatan baru pun seorang pejabat bisa menjabat Plt di dinasnya yang lama. Artinya saat seorang pejabat di mutasi ternyata masih juga melakoni di jabatannya yang lama.

Kabid Pemberdayaan Aparatur BKD Labusel Zulkarnaen DAS saat dikonfirmasi Wartawan dikantor BKD Labusel Selasa (16/07/2019) membenarkan sejumlah pejabat yang menduduki posisi baru kembali di PLT kan pada Jabatan lamanya.

“Ya benar ada 3 pejabat Eselon 2 yang kemarin dilantik menjabat posisi baru kembali di Plt – kan pada posisi jabatan lamanya, hal ini dikarenakan kekosongan aparatur” ujarnya.

Ketiga Pejabat Eselon 2 yang di Plt – kan kembali pada jabatan lamanya yakni Drs. Fuadi M.AP jabatan Lama Kasat Pol PP jabatan baru Ass Asministrasi umum, Sekdakab Labusel, Rismanto, S.Pd jabatan lama Sekwan DPRD Labusel jabatan baru Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Labusel, Zulkarnain Siregar, S.Sos jabatan Lama Kepala Dinas Perizinan jabatan baru Kadis PMDK Labusel. Sedangkan Jabatan Sekda Labusel yang sempat terendus di kalangan sekelompok masyarakat diganti atau di Plt kan, ditambahkannya masih tetap dipangku Sekda lama yakni Zulkifli.

Menurut D. Pasarbu Presdir LSM KPFI-RI saat dimintai tanggapannya sekaitan dengan masih banyaknya Plt di instansi pemerintahan Labuhanbatu Selatan pada Selasa (16/07/2019) mengatakan bahwa seorang Plt di sebuah instansi pemerintah itu memiliki wewenang yang terbatas.

“Artinya, dia tidak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara, karena ada aturan – aturan yang membatasi itu. Jadi Plt tidak memiliki hak yang sama dengan yang defenitif, tapi kadang Plt ini lupa kalau dia hanya pejabat sementara” ujar D. Pasaribu.

Lebih lanjut D. Pasaribu mengatakan bahwa Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UUAP) batasan-batasan ini, meski tidak begitu jelas. Plt itu sifatnya sementara dan tidak bisa mengambil keputusan yang sifatnya strategis yang berdampak kepada status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Artinya tindakan strategis dimaksudkan sebagai tindakan yang berdampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Dengan banyaknya yang Plt di instansi pemerintahan Labusel, ada apa? Apa tidak ada lagi aparatur yang berkulitas di Labusel ini sehingga aparatur di berikan jabatan rangkap atau masalah dana pulsa yang masih kurang. Apalagi penempatan di setiap instansi masih dinilai kurang sesuai penempatannya.

“Dampaknya banyak program pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, Bupati juga jangan semena – mena dalam menentukan aparatur untuk sebuah instasi pemerintahan kalau pada akhirnya tidak bisa bekerja” kata D. Pasaribu kecewa atas sistem di Labusel ini. (Ades Nasution)