DaerahHeadlinesPolitik

Provinsi Sumatera Tenggara, Ditinjau Dari Berbagai Aspek (Part 1)

196 Views

Medanesia.com (Medan) – Salah satu agenda tuntutan reformasi 1998 yang paling di gaungkan adalah otonomi daerah. Tuntutan ini dikarenakan Presiden Soeharto selama 32 tahun lebih memilih pemerintahan yang sentralistis (terpusat di jawa) sehingga ada kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat antara Jawa dan luar Jawa.

Setelah rezim orde baru berhasil ditumbangkan dan era reformasi lahir maka agenda-agenda reformasi pun mulai dijalankan. Salah satunya adalah otonomi daerah. Dan salah satu dampak dari otonomi daerah adalah lahirnya tuntutan pemekaran-pemekaran daerah baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hal itu juga dikarenakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembentukan dan penggabungan beberapa wilayah menjadi daerah baru.

Dengan berlakunya UU tersebut gerbang untuk pemekaran-pemekaran daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi menjadi terbuka lebar. Dan hasilnya tujuh provinsi baru terbentuk sehingga kini Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota. Sumatera Utara menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang lahirnya kabupaten/kota baru. Ini dapat dilihat dengan munculnya 16 kabupaten/kota baru di provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 10 tahun, terhitung dari 1998 sampai 2008. Jumlah ini dipastikan bertambah seandainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

Sebenarnya keinginan dan wacana pemekaran daerah di Sumatera Utara tidak sampai pada tingkat pemekaran kabupaten/kota saja. Pemekaran provinsi “Sumatera Utara” menjadi wacana yang lebih menarik lagi. Adapun nama-nama provinsi baru yang diwacanakan mekar dari induknya Sumatera Utara beberapa tahun lalu, antara lain: Provinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara, Asahan-Labuhan Batu, dan Kepulauan Nias.

Memang saat ini satu-satunya wilayah bekas Keresidenan Pemerintah Hindia Belanda yang belum menjadi provinsi tinggal Keresidenan Tapanuli semata. Hal itulah yang menjadi salah satu pendorong orang-orang Tapanuli (khususnya utara) untuk menjadikan Tapanuli sebagai provinsi. Namun, karena dominasi utara dan menjadikan wilayah Siborong – borong sebagai ibukota provinsi nantinya menimbulkan penolakan dari orang Selatan (khususnya Mandailing) untuk ikut bergabung dengan Provinsi Tapanuli.

Dan memang berdasarkan fakta sejarah saat era kerisedenan ibu kota keresidenan Tapanuli adalah Sibolga bukan Siborong-borong (Castles, 2001). Puncak ketidakberhasilan Provinsi Tapanuli pun berujung dramatis dan memilukan. Ketua DPRD SU Abdul Aziz Angkat saat itu tewas akibat amukan massa pendukung Protap disaat Sidang paripurna DPRD SU pada tahun 2009 dengan pembahasan Protap dan dengan hasil Provinsi Tapanuli tidak dikabulkan DPRD SU.

Pasca gagalnya pembentukan Provinsi Tapanuli, wacana pembentukan provinsi lain di wilayah Sumatera Utara pun mulai redup. Diperkuat lagi dengan adanya kebijakan moratorium pemekeran daerah dari pemerintah pusat. Setelah sekian tahun redup dan kehilangan semangat, entah sebab apa semangat itu muncul lagi di pertengahan tahun 2019.

“Sumatera Tenggara” itulah nama wacana provinsi baru yang akhir – akhir ini sedang hangat diperbincangkan dan diberitakan di berbagai media cetak lokal. Pasalnya, elit – elit daerah Tabagsel (sebagai wilayah dari Sumatera Tenggara nantinya) terus berkonsolidasi dan menyusun strategi untuk pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara. Meski ada moratorium pemekaran daerah, hal itu tidak membuat semangat para tokoh Tabagsel hilang. Wacana ini kini telah sampai di DPRD SU dan akan memperjuangkannya ke pusat agar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dibuka lagi. Bahkan gubernur Edy Rahmayadi juga telah memberi angin segar wacana ini.

Baca Juga Part II : Mencermati Peluang dan Alasan Terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara 

Daftar Bacaan

Castles, Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Matondang, Armansyah dkk. 2013. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dab Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Penulis: Ikhwan Kurnia Hutasuhut, S.AP (Staf Riset Institut Kolektif Medan dan Mahasiswa Pascasarjana PWD USU)