HeadlinesKelas FilsafatPolitik

Visi Indonesia : Apa yang Kita Butuhkan 5 Tahun Kedepan?

77 Views

Medanesia.com – Presiden terpilih Joko Widodo akhirnya menyampaikan pidato pertamanya pada Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, pada Minggu (14/07/2019) malam, yang disebut kemudian sebagai “Visi Indonesia”. Visi yang disampaikan bertepatan dengan peluang dan ancaman bangsa dan Negara Indonesia di percaturan global, ditengah-tengah perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang hiper-realiti, dan ditengah-tengah berkecamuknya konflik antar kawasan.

Lantas, seperti apakah langkah bangsa dan Negara Indonesia lima tahun ke depan, di kolong jagad raya yang penuh dengan turbulensi ini?

Jokowi menyampaikan ada lima visi pembangunan Indonesia ke depan yang akan dia lakukan yaitu meneruskan pembangunan infrastruktur, membangun sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), meningkatkan investasi demi masuknya modal asing sehingga terbukanya lapangan kerja, melakukan reformasi birokrasi dan memastikan APBN dialokasikan secara tepat dan merata yang akan memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup Jokowi mengatakan, semua visi itu akan terwujud dengan syarat bangsa Indonesia bersatu, optimis dan percaya diri.

Respon Publik

Seolah seperti “hidangan yang lezat”, pidato tentang “Visi Indonesia” itu langsung “disantap” oleh berbagai kalangan. Beragam respon dikemukakan ke publik. Ada respon yang menyambut luar biasa, ada yang menyambutnya datar saja, namun tak sedikit juga yang mencibir pidato tersebut. Namun semua respon itu adalah lumrah dan biasa dalam percaturan politik. Sudah umum, satu sisi wajah politik (kekuasaan) adalah penuh dengan konflik, fitnah dan saling caci, meski disisi lain sejatinya suci dan bersih. Semua itu pertanda, bahwa ternyata kaum cebongers dan kampreters masih “eksis” meski nyatanya pertandingan sudah usai.

Satu hal yang penting ditambahkan dalam tulisan singkat ini sebagai respon dari “Visi Indonesia” adalah menyangkut visi tentang mental, karakter, akhlak, ideologi, nilai luhur atau  sejenisnya yang menurut penulis hendaknya diletakkan pada pondasi dasar dalam visi pembangunan bangsa kita ke depan. Masih kuat ingatan tentang visi “revolusi mental” Jokowi pada Pilpres 2014 – 2019 yang sesungguhnya disambut hangat tempo hari, yang masih belum jelas kedudukan dan posisi keberlanjutannya pada lima tahun kedua ini.

Masih kuat juga ingatan kita tentang usulan dan keprihatinan dari ratusan antropolog pada tahun 2017 yang juga telah disampaikan ke Presiden tentang ancaman “konflik horizontal” akibat lemahnya sendi – sendi kebangsaan kita akibat dari lemahnya ideologisasi Pancasila. Masih kuat juga ingatan akan pesan sakral Bung Karno bahwa pembangunan utama yang mesti kita kedepankan adalah pembangunan karakter (a nation without faith can not stand). Masih ingat juga kita dengan pesan guru bijak Kon Fu Tse yang mengatakan bahwa satu – satunya alasan suatu bangsa akan berjaya adalah hanya jika bangsa itu tetap setia berpedoman pada ideologinya. Kalau kita ingat, pesan suci dalam lagu kebangsaan kita juga mengaskan pentingnya mengedepankan pembangunan jiwa (mental/akhlak) daripada pembangunan fisik (badan). Terakhir kita semua pasti ingat bahwa tugas para Nabi dan Rasul sebagaimana juga tugas agama adalah untuk merubah akhlak/karakter manusia sebagai dasar terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Atas dasar itu, menjadi wajarlah jika visi tentang pembangunan karakter, akhlak, mental, ideologi kita letakkan sebagai pondasi utama pembangunan Indonesia di masa depan. Di atas itulah kemudian kita letakkan visi – visi lainnya yang lebih praktis seperti visi ekonomi, politik, sumberdaya manusia, hokum, birokrasi dan lainnya. Asumsinya, bila semakin kokoh ideologi/karakter suatu bangsa maka akan semakin kokoh pula menopang semua pilar pembangunan poleksosbudhankam diatasnya.

Kita sadar, meski pembangunan karakter/mental/ideologi adalah penting dan fundamental namun pembangunan karakter itu pula yang selalu gagal di lakukan oleh banyak bangsa. Sebabnya, pertama, pembangunan mental/karakter mempersyaratkan keteladanan, keteguhan hati, dan keperkasaan jiwa dari seluruh stakeholder yang ada, apakah itu pemimpin, birokrasi, aparat TNI/Polri, Kepala Daerah, DPR/DPRD, Penegak hokum dan lainnya. Kedua, pembangunan mental, karakter selalu berhadapan dengan cengkeraman ideologi global yang jelas-jelas menyampakkan ideologi – ideologi lainnya yang bertentangan dengannya. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Fukuyama mengatakan satu-satunya ideologi utama di muka bumi hari ini adalah Liberalisme sehingga keberadaan ideologi lainnya hanya menjadi sub-ordinatnya.

Karena itu, pembangunan mental, karakter, ideologi pada periode kedua Presiden Jokowi sesungguhnya adalah momentum untuk memperbaiki seluruh tatanan sosial, politik, hukum, ekonomi bangsa yang cenderung turbulensi dan telah mengoyak – ngoyak sendi kebangsaan kita tempo hari. Dengan pengertian yang lebih praktis bahwa pembangunan karakter, mental itu adalah berupa penjiwaan dan praktek dari nilai-nilai luhur Pancasila, maka akan semakin relevan sebagai pondasi dalam rangka titik balik bagi pembangunan internal bangsa Indonesia. Terlebih, dengan berkobarnya semangat rekonsiliasi yang di “bunyikan” banyak pihak sesungguhnya semua itu hanya bisa terwujud dengan cara meletakkan kembali sendi – sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pada pondasi nilai – nilai luhur Pancasila.

Secara global (ekstrenal), visi pembangunan mental jelas akan semakin menemukan momentumnya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia yang Pancasilais masih eksis dan akan berbicara lebih banyak pada percaturan dunia yang lebih setimbang, adil, dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Adalah hal yang ganjil, ada kepala Negara yang berbicara secara ideologis dipanggung dunia demi terwujudnya perdamaian dunia, keadilan global dan kesejahteraan bagi umat manusia sejagad. Kita tentu rindu, hadirnya kembali gagasan – gagasan besar Bung Karno bagi dunia yang terinspirasi nilai-nilai Pancasila.

Atas dasar pentingnya pembangunan karakter, mental, ideologi itulah, tidaklah salah jika kita butuh Presiden Jokowi menjadi ujung tombak penyuara sekaligus pelaku (contoh) dalam memperbaiki seluruh sektor kehidupan kita saat ini. Penyuaraan visi pembangunan mental, karakter, akhlak, ideologi sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral selaku pemimpin dan sebagai wujud tanggung jawab sebagai Presiden yang terpilih kembali untuk menindak lanjuti apa yang telah dijanjikan sebelumnya pada periode pertama yaitu melakukan “revolusi mental”.

Penulis : H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si (Peneliti Ahli Institut Kolektif, Dosen FISIP UMA)