DaerahHeadlinesPolitik

Mencermati Peluang dan Alasan Terbentuknya Provinsi Sumatera Tenggara (Part 2)

92 Views

Medanesia.com – Setiap ada isu pemekaran daerah sudah pasti alasan, jargon, dan cita-cita yang diusung adalah hal-hal yang ideal dan mulia. Isu-isu kesejahteraan, kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan ekonomi dll merupakan isu-isu yang paling laris dalam perjuangan pemekaran daerah. Tidak terkecuali dengan wacana Sumatera Tenggara, isu-isu demikian juga masih jadi andalan para elit daerah yang berjuang untuk provinsi Sumatera Tenggara.

Bila kita elaborasi alasan – alasan itu, akan muncul hal-hal berikut: pertama, infrastruktur pembangunan yang minim merupakan alasan yang kerap disampaikan dan dipublikasikan. Konkretnya, sarana-sarana atau fasilitas kesehatan dan pendidikan publik masih terbatas. Kedua, ibu kota pemerintahan yang jauh akibat luasnya wilayah dari kabupaten atau provinsi induk, mengakibatan rakyat sulit mendapatkan pelayanan dan pengayoman oleh birokrasi. Lebih jauh, menyebabkan tertinggalnya wilayah-wilayah pinggiran dari wilayah yang dekat ke pusat pemerintahan (Medan).

Akan tetapi, dibalik alasan atau jargon yang mulia itu saya menduga dan berprasangka bahwa itu hanyalah “retorika” para elit politik lokal demi tercapainya keinginan mereka (bukan rakyat) akan lahirnya provinsi baru. Jadi, selain mengkaji cita-cita mulia itu kita juga perlu merenungkan beberapa hal sebelum hati dan pikiran kita sejalan menyetujui lahirnya provinsi baru Sumatera Tenggara.

Pertama, Pertarungan Elit Politik Lokal. Secara sepintas terlihat betapa mulia alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pejuang pengusung dan penggagas pemekaran suatu wilayah, yakni atas nama kesejahteraan dan peningkatan kualitas kemanusiaan hingga kemajuan ekonomi. UU 32/2004 ternyata telah merangsang para elit politik lokal yang sebelumnya berkompetisi di wilayah induk secara ketat dan keras dalam memperebutkan kue pembangunan untuk membuka kavelingan penghidupan baru. Seperti diketahui, tingat dinamika ataupun kompetisi di wilayah induk sangat keras dan kompleks.

Kedua, Kentalnya Ekspresi Keetnikan. Sebelum kita berbicara Sumatera Tenggara, ada sesuatu yang menarik di Sumatera Utara. Gerakan-gerakan pemekaran baru yang terjadi terlihat sangat kental dengan ekspresi keetnikan di dalamnya selain isu-isu kesejahteraan yang dikemukakan dan ditonjolkan. Untuk contoh pemekaran kabupaten kita bisa lihat salah satu contoh pemekaran kabupaten Dairi menjadi kabupaten Dairi dan Pakpak Barat, yang terdapat persaingan antara dominasi orang Dairi terhadap orang Pakpak ketika kabupaten tersebut belum dimekarkan (Matondang, 2013).

Begitu juga halnya dengan Sumatera Tenggara, ekspresi keetnikan juga sangat kental dalam proses pemekaran Sumatera Tenggara dari Sumatera Utara. Wilayah dari Sumatera Tenggara adalah wilayah Tabagsel saat ini (Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padang Sidempuan). Keempat kabupaten dan satu kota ini sama-sama kita tahu adalah eks kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran. Dan etnik yang mendiami wilayah ini didominasi oleh sub etnik Batak yakni Angkola dan Mandailing. Angkola dan Mandailing juga dua sub etnik yang memiliki banyak persamaan ketimbang perbedaan adat dan budayanya. Artinya, Sumatera Tenggara adalah ekspresi orang-orang Angkola dan Mandailing yang tidak lagi mau bergabung dengan etnik Melayu dan bahkan dengan sub etnik Batak lainnya.

Ketiga, Minimnya Partisipasi Masyarakat Bawah. Seiring waktu berjalan, kalau ditelusuri secara lebih dalam, persoalan pemekaran bukan semata persoalan kesejahteraan dan pembangunan. Persoalan ini telah dibajak oleh elit-elit politik lokal yang hendak meminta memekarkan diri dari provinsi induknya. Dikatakan dibajak karena gerakan yang berlangsung bukanlah suatu gerakan popular, melainkan gerakan oleh elit-elit politik di berbagai jenjang dimulai dari elit berkaliber nasional, provinsi, hingga kabupaten. Akibatnya, masyarakat kelas bawah boleh dikatakan minim partisipasi dalam pergerakan pemekaran itu. Dapat dikatakan yang mengerti mengapa harus dimekarkan hanyalah kelompok-kelompok elit semata. Rakyat nantinya tinggal menerima saja. Hal ini diperkuat dengan tidak lama lagi beberapa daerah di Tabagsel segera melakukan regenerasi kepemimpinan (kepala daerah). Artinya, elit-elit lokal baik yang sedang non-job dan akan non-job tidak ingin berlama-lama tidak menduduki kursi singgasana yang empuk.

Penutup

Niat pemekaran provinsi kalau dilihat sepintas memang adalah niat dan cita-cita yang mulia. Akan tetapi, dibalik alasan-alasan ideal tersebut kita perlu melihat dan mengkaji dari perspektif lain agar keseimbangan perspektif tetap ada. Tentu kita tidak ingin pemekaran yang terjadi nantinya adalah pemekaran yang tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Jargon-jargon kesejahteraan hanya milik elit-elit yang mengkampanyekannya saat perjuangan pemekaran. Oleh sebab itu, perlu kajian mendalam secara teoritik dan empirik untuk kelahiran atau pemekaran provinsi baru yaitu Sumatera Tenggara. Dan yang paling penting adalah “Pemekaran untuk rakyat, bukan untuk elit lokal”.

Baca Juga Part I : Provinsi Sumatera Tenggara, Ditinjau Dari Berbagai Aspek 

Daftar Bacaan
Castles, Lance. 2001. Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra: Tapanuli 1915-1940. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Matondang, Armansyah dkk. 2013. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dab Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Penulis: Ikhwan Kurnia Hutasuhut, S.AP (Staf Riset Institut Kolektif Medan dan Mahasiswa Pascasarjana PWD USU)