HeadlinesPolitik

Visi dan Misi Indonesia di Masa Depan, Mampukah Terwujud? Apa Sekadar Formalitas?

70 Views

Medanesia.com – Tulisan ini masih juga seputar pidato Presiden terpilih Jokowi beberapa waktu yang lalu yang diberi judul “Visi Indonesia”. Dengan dikemukakannya Visi, maka pahamlah kita akan cita-cita, mimpi, tujuan akhir dari pemimpin untuk diwujudkan yang sesungguhnya semua itu sudah termaktub dalam falsafah suatu bangsa (Wibisono, 2006 ; 43).

Secara teoritis, visi adalah domain dari setiap leader, sesuatu yang maha penting, yang melekat pada setiap pemimpin. Tanpa visi seorang pemimpin sesungguhnya menjadi pemimpin yang tak bertanggungjawab atas kehormatan yang telah diberikan kepadanya (Riant Nugroho, 2009). Visi juga mesti satu dan sama pada suatu bangsa, negara atau organisasi, sebab jika visi berbeda-beda maka tujuan sudah pasti akan berbeda.

Dari pandangan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa visi seorang pemimpin sangat penting dan visi suatu bangsa (negara) itu adalah satu (sama) dengan visi seorang pemimpin. Jadi pondasi nilai luhur suatu  bangsa seperti ideology, consensus bersama, konstitusi, secara langsung menjadi sesuatu yang tersublimasi atau menjiwai visi-misi para pemimpin bangsa itu. Dengan demikian para pemimpin di Indonesia apakah itu Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa wajiblah memiliki visi yang satu (sama), tidak berbeda-beda, dan terpecah-belah.

Apakah yang terjadi dengan visi pemimpin kita sejauh ini?

Setidaknya terdapat beberapa kondisi yang muncul dalam konteks visi pemimpin di negeri kita ini. Pertama, visi para pemimpin cenderung dipandang tidak penting (hanya sebatas formalitas belaka) baik oleh pemimpin maupun oleh masyarakat. Kedua, visi para pemimpin tidak merujuk pada visi besar terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia sehingga garis sambung secara ideologis amupun consensus bersama terputus. Ketiga, akibatnya visi para pemimpin nasional dan daerah selalu ditemukan berakena ragam antara yang satu dengan yang lain.

Juga tidak kalah penting di dorong atas beragamnya visi misi yang selalu disampaikan oleh setiap calon Kepala Daerah. Dalam konteks Visi-Misi, ternyata para pemimpin dan calon pemimpin kita memiliki Visi-Misi yang kerap berbeda dari mulai Pemimpin Nasional hingga Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Masing-masing pemimpin juga para calon Presiden, Gubernur hingga Bupati/Walikota, selalu dengan entengnya membuat visi-misi sendiri sebelum bertarung dan pada gilirannya jika menang akan menjadi visi pemimpin/daerah atau nasional.

Sejauh ini, selama sudah puluhan tahun, banyaknya ragam visi-misi dari para pemimpin kita (Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota), tak banyak mengusik perhatian para akademisi maupun pemerhati politik nasional. Bahkan untuk titik tertentu, visi-misi para pemimpin umumnya hanya dianggap formalitas sebagai suatu syarat belaka untuk kebutuhan mencalonkan diri. Lebih parah lagi (terlebih di daerah), sebagian percaya bahwa visi-misi para pemimpin kita itu dianggap hanya sebatas basa-basi, yang tak penting juga untuk dikritisi, apalagi mesti diyakini akan dijalankan oleh para pemimpin tersebut.

Semua tahu betul, hampir semua calon pemimpin dinegeri kita ini, sebetulnya tak punya “pemikiran” alias tak punya “visi-misi”, sebab faktanya, hampir semua calon pemimpin selalu meminta “dibuatkan” visi-misi mereka kepada ahlinya (akademisi, konsultan, dll). Ada asumsi dikalangan para calon pemimpin di Indonesia, bahwa mereka sudah tak punya waktu “berfikir” apalagi memikirkan membuat visi-misi. Jadi para calon hanya tahu bahwa ketika mereka menjadi calon pemimpin di negeri ini tugas utama mereka adalah mencari uang sebanyak-banyaknya dan melakukan sosialisasi seluas-luasnya untuk memperoleh dukungan rakyat. Adalah wajar jika untuk membuat visi-misi itu mereka “tempakan” kepada ahlinya. Sebaliknya bagi para akademisi/konsultan membuat visi-misi calon pemimpin adalah “pekerjaan” yang menarik dan menantang.

Bagi masyarakat sendiri, dengan situasi politik Indonesia yang secara umum belrangsung secara pragmatis (transaksionis, jual-beli, sama-sama untung), dan oportunis (menarik kesempatan dari kesempitan dengan mengorbankan rakyat banyak), soal visi-misi calon pemimpin tidak lagi dilihat sebagai “sesuatu”. Bagi masyarakat visi-misi hanyalah untaian basa-basi yang mereka yakini tak akan dijalankan oleh para calon pemimpin tersebut. Pada situasi seperti ini, prasangka rakyat terkait visi-misi dengan prasangka calon pemimpin, benar-benar ketemu atau sejalan. Keduanya tidak lagi mempertimbangkan hubungan mereka berdasarkan visi-misi melainkan berdasarkan transaksi yang bisa dilakukan dalam bentuk bantuan uang, penyerahan barang, atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Karena itu para calon yang hanya menjual visi-misi tanpa melakukan transaksi, tidak jarang “ditinggal pergi” pemilih.

Jika visi-misi hanya sebatas formalitas, sebagai prasyarat pencalonan belaka atau sebatas “basa-basi”, maka berdasarkan apakah para pemimpin itu melaksanakan programnya, dan bagaimanakah dampaknya?

Dalam hal ini, para akademisi/peneliti kebijakan mengatakan umumnya tugas-tugas kepemerintahan (kebijakan, program, dll) dijalankan dengan bekal insting belaka. Sebab bagi calon terpilih visi-misi yang sebelumnya telah “dipesan” kepada akademisi atau konsultan itu, pada tingkat tertentu justru dianggap menghambat “kepentingan” praktis mereka. Dengan niat awal menjadi pemimpin hanya untuk meraih kekuasaan demi meraih (meraup) kekayaan Negara, maka hal yang pertama sekali dijalankan dalam konteks pemerintahan adalah menata sumberdaya manusia loyalis diberbagai jajaran sebelum akhirnya “mengkorup” semua kebijakan yang dibuat (power tends to corrupt).

Dengan praktek menjalankan kekuasaan yang tends to corrupt seperti itu dapat dipastikan pembangunan di Indonesia dari pusat sampai daerah menjadi rawan atau bahkan sarang korupsi, artinya kekuasaan adalah pintu masuk untuk melakukan korupsi dengan cara mengeruk semua sumberdaya yang dimiliki bangsa Indonesia apakah itu keuangan negara, kekayaan alam, ataupun kekuasaan itu sendiri. Bisa dipastikan, keuangan Negara dan kekayaan Negara sejak Indonesia merdeka sampai saat ini (1945-2019) selama 74 tahun telah berhasil dikuras oleh para koruptor.

Akibatnya, keuangan Negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan telah memiskinkan ratusan juta bangsa Indonesia akibat alokasi keuangan Negara yang tidak merata atau sudah dibajak oleh para pemimpinnya sendiri. Lebih parah lagi, kondisi kekayaan alam Negara pun sudah luluh lantak mengalami kerusakan yang demikian parah. Kerusakan kekayaan alam ini dapat dilihat dari data kerusakan hutan tropic (akibat pembalakan liar), kerusakan bakau, kerusakan tanah, kerusakan air, kerusakan terumbu karang, pencemaran lingkungan, kerancuan tata kelola kota dan daerah, dan lain sebagainya.

Bisa dipastikan, kondisi kerusakan alam dan dirampoknya keuangan Negara ini secara terus menerus akan mempercepat kehancuran Negara dan Bangsa Indonesia, yang berakibat akan terjadinya malapetaka bagi bangsa Indonesia sendiri. Malapateka bagi suatu bangsa adalah punahnya bangsa tersebut alias terpecahnya bangsa itu menjadi bangsa-bangsa lain yang hidup sendiri-sendiri. Karena itu, tanpa adanya kesadaran dari para pemimpin utamanya terkait dengan visi (cita-cita, impian) akan masa depan bangsa Indonesoa sebagaimana yang dicita-citakan ketika Indonesia merdeka maka situasi yang mengerikan tidak akan terhindar akan terjadi di Indonesia. Sangatlah dibutuhkan kehadiran para pemimpin yang benar-benar memahami apa sesungguhnya visi luhur bangsa Indonesia yang mesti diwujudkan esok hari.

Lantas, apa sesungguhnya Visi – Misi Bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi Visi – Misi para Pemimpin?

Adalah penting untuk menelisik lebih mendalam apa sesungguhnya visi bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi visi yang satu dan sama bagi seluruh pemimpin di negeri ini.  Sejauh ini dapat dilacak rumusannya dalam Pembukaan UUD 1945, dimana Pembukaan  UUD 1945 kita tempatkan sebagai Konsensus Bersama yang dijiwai nilai-nilai luhur yang ada dalam sila-sila Pancasila. Pada paragrap kedua Pembukaan UUD 1945, dengan jelas kita menemukan apa sesungguhnya hakekat keinginan luhur bangsa Indonesia untuk merdeka. Untuk apakah para pahlawan bangsa dan Negara kita rela hati mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengusir para penjajah?

Dengan jelas dalam paragraph kedua dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu hakekatnya adalah untuk menuju suatu kemerdekaan Negara Indonesia, dimana kemerdekaan itu hakekatnya adalah terwujudnya suatu bangsa Indonesia yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Secara logis kita mengorbankan harta dan jiwa tidaklah untuk memperoleh sesuatu yang buruk, kita pasti tidak mau dijajah kembali, kita pasti tidak mau berpecah-belah, kita pasti tidak menjadi bangsa budak dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, kita juga tidak mau keserakahan/diskriminasi terjadi pada kita dan kita jelas tidak mau sengsara. Akibat perihnya penderitaan bangsa Indonesia itulah maka paragraph kedua itu disusun sebagai suatu Konsensus (kesepakatan luhur bersama) bagi bangsa Indonesia sebagai suatu cita-cita luhur (visi) yang akan dituju dan diwujudkan setelah merdeka.

Karena itu, sudah sepantasnyalah seluruh pemimpin di negeri kita ini menempatkan visi bangsa Indonesia itu yaitu “Terwujudnya Bangsa Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur” itu sebagai visi besarnya. Sebagai visi besar, tentu saja visi itu mesti satu, dan sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Visi Presiden, Visi Gubernur, Visi Bupati, Visi Walikota dan Visi Kepala Desa ataupun Visi siapapun (pemimpin agama, adat atau swasta).

Bagaimana dengan Misi?

Karena misi ini pengertiannya sebagai suatu upaya yang mesti dilakukan untuk mencapai visi, maka misi ini adalah bentuk praksis yang secara umum dari visi. Dalam bentuk praksisnya (misi) ini, dapat kita telisik sudah ada termaktub juga didalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Dalam paragrap keempat UUD 1945 disebutkan bahwa setelah merdeka, kita wajib membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, dimana tugas (misi) Pemerintahan Negara Indonesia itu adalah semata-mata untuk melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Artinya setiap Pemerintahan Negara Indonesia apakah itu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa sealku Kepala Pemerintahan di Daerah, maka tugasnya (misi) sudah jelas yaitu untuk Melindungi, Mensejahterakan, dan Mencerdaskan segenap rakyat (bangsa) Indonesia beserta seluruh teritorialnya. Artinya tidak hanya manusia (bangsa) Indonesia yang dilindungi tetapi juga adalah seluruh mahluk beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya hendaklah kita jaga, rawat, lindungi, dan kita sejahterakan. Tidaklah benar jika manusia sejahetra sementara mahluk lain (hutan kita tebang/bakar, hewan punah, dan lingkungan rusak parah). Bangsa Indonesia tentu saja tidak ingin sejahtera diatas kehancuran pemerkosaan terhadap alam.

Tidak lupa, disebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia itu juga bertugas ikut serta menjaga ketertiban dunia. Maksudnya visi dan misi setiap pemimpin di Indonesia ini mestilah memiliki visi mondial, visi-misi global, visi-misi dunia, sehingga dalam setiap geraknya tidak cupet (berfikir cetek, berfikir kerdil, berfikir sempit, berfikir singkat, berfikir demi dirinya sendiri). Karena itu jika para pemimpin kita (Pemerintahan Negara Indonesia) sudah melaksanakan sesuai dengan visi misinya maka itu pun juga secara tidak langsung sudah memberikan sumbangan bagi ketertiban dunia.

Disamping kita juga secara aktif memberikan kontribusi dan terlibat aktif bagi upaya terwujudnya ketertiban dunia. Intinya, ketertiban dunia hanya akan terwujud jika kita terlebih dahulu tertib. Jadi ketrtiban dunia akan terwujud, dimulai dari ketertiban di Indonesia terlebih dahulu, yang semua itu diawali dengan kerja keras para Pemimpinnya dan Keteladanan mereka dalam mempraktekkan ketertiban tersebut. Percuma kita teriak untuk membuat dunia tertib, sementara kita sendiri di dalam negeri mengelola Negara kita sangat amburadul, sangat tidak masuk akal, penuh kekacauan, gontok-gontokan, perang saudara, dan konflik horizontal juga konflik antar identitas/SARA.

Dalam konteks Misi Besar para Pemimpin sesuai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang Melindungi, Mensejahterakan, Mencerdaskan, dan Menertibkan maka ke empat hal yang pokok tersebut tentu saja bisa dikembangkan dalam bentuk Misi Praktis yang disesuaikan dengan Kondisi di Daerah masing-masing. Melindungi masyarakat di Pegunungan tentu saja berbeda dengan Mlindungi masyarakat di pesisir, begitu juga di pulau-pulau terluar. Demikian juga Misi yang lain penting untuk disesuaikan dalam konteks Misi Praktis.

Sebagai penyempurna, Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Visi dan Misi itu mestilah dijiwai (berdasarkan) nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Siapakah Yang Membuat Visi & Misi Para Pemimpin itu, dan bagaimana pula kedudukan pemikiran seorang pemimpin?

Karena visi-misi para pemimpin kita ini wajib satu dan sama, maka visi-misi itu tidak lagi dibuat atau ditempakan seorang calon kepada konsultan, akademisi atau lembaga penyedia visi-misi. Melainkan yang membuat visi-misi itu adalah MPR (DPR + DPD) untuk Presiden, DPRD Provinsi untuk Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota untuk Bupati/Walikota. Artinya, sebelum PILPRES dan PILKADA berlangsung, MPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mestilah sudah bersidang dan sudah menetapkan Visi-Misi calon Presiden dan Kepala Daerah.

Dengan kapasitas yang dimiliki MPR dan DPRD maka tentu saja lembaga tersebut sangat paham apa yang wajib dilakukan oleh Kepala Pemerintahan/Kepala Daerah lima tahun ke depan. Dengan asumsi bahwa MPR/DPRD adalah berisi orang-orang yang sudah memahami Pancasila dan Konstiusi maka apa yang mereka lakukan selama lima tahun dalam menyerap aspirasi rakyat dan memonitor perkembangan dunia, maka mereka adalah sangat pantas dan kredibel dalam membuat Visi-Misi para pemimpin di negeri kita.

Dengan demikian tugas para calon ketika ditetapkan menjadi calon syaratnya adalah menyetujui atau menyepakati Visi dan Misi yang sudah ditetapkan MPR/DPRD tersebut. Setiap calon wajib menandatangani fakta integritas khususnya terkait dengan Visi dan Misi disamping fakta-fakta lain seperti anti korupsi dan lainnya. Terkhusus untuk soal Visi-Misi para calon tidak memliki hak berfikir selain hanya suatu kewajiban belaka. Karena itu sebelum ditetapkan menjadi Calon diberikan kepada para bakal calon waktu untuk berfikir untuk menyetujui atau mengkaji Visi dan Misi yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak ada lagi beban ketika sudah terpilih.

Lantas dimanakah letak pemikiran pemimpin itu digunakan? Ketika calon terpilih dan dilantik, sejak itulah pemikiran pemimpin “digunakan”. Artinya pemikiran para calon dibutuhkan dalam konteks kebijakan praktis, dalam rangka memindahkan Visi-Misi kedalam program/proyek pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Selama masa kampanye para calon tentu saja boleh menterjemahkan Misi dalam bentuk program-program praktis yang akan dia janjikan kepada masyarakat. Misalnya dalam konsteks Misi Kesejahteraan, dalam bidang ekonomi seorang calon bebas mengemukakan kreasinya dalam menawarkan program/proyek ekonomi kepada masyarakat asalkan program/proyek itupun tidak keluar dari Konstitusi (UUD 1945).

Penutup

Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa tulisan ini adalah bertujuan untuk membangun wacana tentang pentingnya kesatuan visi-misi pemimpin di Indonesia dari mulai Presiden hingga Kepala Desa. Selain itu juga pentingnya untuk memast1ikan bahwa visi-misi pemimpin Indonesia itu wajiblah merujuk kepada Pancasila sebagai Konsensus Bersama dan juga merujuk Konstitusi (Pembukaan) sehingga seluruh aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan atau Kepala Daerah adalah merepresentasikan Pancasila itu sendiri. Tulisan singkat ini tentu hanyalah upaya pembuka, dengan niat agar kelak kita benar-benar bisa mewujudkan Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terimakasih.

Sumber Bacaan :

Nugroho, Riant, 2009, Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan: Teori dan Model, Perumusan, Implementasi, Pengendalian, Monitoring & Evaluasi, Risk Management, Kebijakan Unggul, Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Naskah Resmi UUD 1945 (Aamandemen Lengkap), 2011, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia

Wibisono, Dermawan, 2006, Manajemen Kinerja, Jakarta : Erlangga.

Penulis : H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si (Peneliti Ahli Institut Kolektif, Dosen FISIP UMA)